IKATAN SARJANA OSEANOLOGI INDONESIA

Sekretariat: Puslit Oseanografi - LIPI, Jl. Pasir Putih 1, Ancol Timur 14430, Jakarta Utara. Telp. 021-64713850; Fax. 021-64711948 Email: set_isoi@yahoo.com

Saturday, March 12, 2005

LOGO IKATAN SARJANA OSEANOLOGI INDONESIA



Jeff Elly
SENYUM DI TENGAH KELELAHAN PRAKTIKUM




Penulis sedang asyik dengan komputer di lab ILKOM IPB
Jeff Elly

Thursday, December 16, 2004

MENANTI GEBRAKAN KELAUTAN ALA SBY

Oleh Arif Satria
(Dosen Departemen Sosial Ekonomi Perikanan IPB; Mahasiswa S3 di Kagoshima University, Jepang)

TERPILIHNYA Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2004-2009 diharapkan mampu tidak saja menebar, tetapi juga mewujudkan harapan akan makin majunya sektor kelautan dan perikanan. Kemajuan sektor ini tidak semata diukur dari angka-angka makro yang fantastis, seperti berapa jumlah uang yang dapat masuk ke negara, berapa miliar dollar AS nilai ekspor yang bisa diraih, berapa sumbangannya pada produk domestik bruto, dan seterusnya. Akan tetapi, juga seberapa banyak usaha kecil tumbuh di sektor ini, seberapa banyak nelayan yang bisa bebas dari kemiskinan, seberapa aman laut kita, serta seberapa tinggi harga diri bangsa kita di laut.

SUNGGUH ironis, kekayaan laut yang begitu besar masih dinikmati nelayan asing, sementara nelayan lokal masih tak berdaya karena kemiskinannya.
Begitu pula kapal keruk pasir laut berdatangan untuk menguras pasir laut yang merusak ekosistem laut dan menggusur nelayan tradisional, tetapi justru memperluas wilayah negara lain dan berbahaya secara geopolitik. Sanggupkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla mengakhiri ironi-ironi semacam itu? Sanggupkah mereka membuat sejarah baru dalam politik kelautan dan perikanan?

Paradigma baru

Kemajuan sektor kelautan dan perikanan (KP) pada periode 2004-2009 sangat tergantung pada bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi yang dikembangkan pasangan tersebut. Sekiranya mereka fokus pada pengembangan ekonomi berbasis sumber daya (resource based economy) dan menempatkan sektor KP sebagai penggerak (prime mover), tampaknya peluang kemajuan akan terbuka kembali.
Saat ini, untuk negara sedang berkembang, memang baru Peru dan Filipina yang mampu menempatkan sektor perikanan sebagai arus utama (mainstream) dalam pembangunan nasionalnya (Thorpe, 2004). Di Peru dimungkinkan karena sifat perikanannya yang padat modal sehingga para pelaku di dalamnya-yang umumnya pelaku besar yang memiliki kekuatan politik-mampu memengaruhi kebijakan ekonomi nasional.
Sementara di Filipina, selain ekonomi, pola mainstreaming- nya juga menonjol pada penanggulangan kemiskinan dan isu lingkungan sebagaimana tertuang dalam Medium-Term Development Plan (MTDP). Tentu Indonesia yang didominasi nelayan tradisional (94 persen)-dengan komposisi perahu tanpa motor (48 persen), motor tempel (26 persen), motor kurang dari 10 gross ton (20 persen)-memiliki kompleksitas tersendiri yang berbeda dengan Peru, dan lebih mirip Filipina.

Selama ini memang banyak orang yang menilai masalah KP adalah masalah investasi dan promosi sehingga seolah dengan investasi dan promosi besar-besaran, sektor KP akan mengalami kemajuan. Namun, dimensi sektor KP tidak semata ekonomi, melainkan juga ekologi, sosial budaya, dan bahkan politik. Jadi, selain promosi, juga diperlukan regulasi seperti kebijakan pengelolaan sumber daya (fisheries management) yang memungkinkan seluruh dimensi itu tersentuh.
Memang antara promosi dan regulasi sering dipertentangkan. Kalangan pengusaha biasanya mendesak pemerintah untuk terus promosi, sementara kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi lebih mendorong munculnya regulasi yang biasanya diarahkan pada terciptanya keseimbangan ekologis dan keadilan sosial ekonomi.
Bayangkan, sejak 10 tahun lalu, sekitar 69 persen stok ikan dunia dalam kondisi "darurat". Juga terumbu karang sebagai rumah ikan, sebagian telah rusak. Kalau tak ada langkah antisipasi, diperkirakan pada tahun 2010 yang rusak akan mencapai 40 persen. Inilah fakta yang menuntut pengelolaan sektor KP yang lebih cermat.
Dalam rangka mengombinasikan promosi dan regulasi itulah, konstruksi paradigma pembangunan sektor KP secara berkelanjutan (sustainable marine and fisheries development) sangat mendesak. Paradigma ini tidak sekadar berarti sustainable yield yang fokus pada hasil tangkapan secara berkelanjutan, tetapi fokus pada keberlanjutan sistem, baik ekosistem maupun sistem sosialnya.

Meminjam kerangka Anthony Charles (2001), keberlanjutan sistem ini ditopang beberapa dimensi. Pertama, dimensi ekologi (ecological sustainability) yang mencakup kelestarian hasil tangkapan/panen, kelestarian spesies, serta kelestarian ekosistem. Kedua, dimensi sosial- ekonomi (socio-economic sustainablity), yang berarti kelestarian kesejahteraan sosial-ekonomi para pelakunya, yang basisnya adalah keberlanjutan keuntungan dan distribusinya kepada seluruh pelaku, serta keberlanjutan sistem perikanan, baik di tingkat ekonomi lokal maupun global.

Ketiga, dimensi masyarakat (community sustainaibility) yang berorientasi pada keberlanjutan masyarakat sebagai sebuah sistem, yang di dalamnya mencakup nilai budaya, aturan lokal, pengetahuan, dan kohesivitas. Keempat, dimensi kelembagaan (institutional sustainablity), yakni kesinambungan kapasitas finansial, administrasi, dan organisasi, yang menjaga keberlanjutan tiga dimensi sebelumnya.
Dalam menjaga keempat dimensi keberlanjutan tersebut, kerja sama antara negara, pasar, dan masyarakat menjadi prasyaratnya. Terlalu bertumpu pada peran negara, kini sudah bukan zamannya lagi. Biaya transaksinya terlalu mahal. Sementara, hanya menggantungkan pada pasar juga bukan solusi. Sebab, berdasarkan pengalaman di berbagai negara, seperti Belanda, Australia, dan Selandia Baru yang menerapkan sistem kuota berbasis pasar dalam penangkapan ikan, ternyata menyebabkan masalah sosial karena pada akhirnya kepemilikan kuota mengerucut pada segelintir kelompok masyarakat lapisan atas saja.
Artinya, dominasi pasar dalam regulasi justru akan menyebabkan ketimpangan. Sementara itu, masyarakat juga mengalami keterbatasan dan sementara ini masih efektif di tingkat lokal saja. Negara dan pasar memiliki kekuatan yang lebih besar dari masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk terus memberdayakan masyarakat ini agar mampu mengimbangi peran negara dan pasar. Inilah agenda pokok yang mesti diperhatikan pemerintahan SBY-Jusuf Kalla. Yakni, memperkuat basis masyarakat (civil society) melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka mengimbangi kekuatan negara dan pasar dalam menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Masyarakat pesisir

Nelayan merupakan kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Ini pun merupakan kecenderungan di berbagai negara. Di India identik dengan kasta rendahan. Di Kanada, nelayan First Nation juga marjinal secara ekonomi dan politik. Sementara di Jepang, profesi nelayan identik dengan kitanai, kitsui, kiken, yang artinya kotor, keras, dan membahayakan.

Namun, bedanya nelayan di Jepang meski secara sosial rendah, tidak secara ekonomi dan politik. Mereka tetap diperhitungkan secara politik sehingga kebijakan pembangunan banyak yang pro-nelayan. Sementara itu di Indonesia, nelayan masih belum berdaya secara ekonomi dan politik. Organisasi ekonomi nelayan belum solid, sementara nelayan masih terkungkung pada ikatan-ikatan tradisional dengan para toke atau tengkulak.
Belum ada institusi yang mampu menjamin kehidupan nelayan selain institusi patron-klien itu. Secara politik, nelayan pun masih dijadikan obyek mobilisasi massa oleh partai politik. Belum ada posisi tawar yang kuat terhadap partai politik maupun pemerintah sehingga ketika nelayan dijadikan korban pembangunan pun mereka tak mampu berbuat apa-apa.
Menghadapi realita seperti itu, ada satu lagi terobosan dari Undang-Undang (UU) Perikanan Nomor 31 Tahun 2004. Yakni, Bab X Pasal 60-64 mengamanatkan pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil melalui pengembangan skim kredit lunak, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan kelompok nelayan. Amanat pemberdayaan ini mesti diarahkan untuk memperbaiki posisi sosial, ekonomi, dan politik nelayan.

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah mengembangkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, yang pada tahun 2004 mencakup 126 kabupaten. Ini proyek besar yang mesti ditangani secara hati-hati dan cermat sehingga tujuan pemberdayaan bisa tercapai. Untuk itu, perlu sejumlah agenda untuk pemberdayaan nelayan ini.
Pertama, terus mengupayakan tersedianya skim kredit lunak dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas nelayan sehingga nelayan mampu menjadi "tuan rumah" di lautnya sendiri. Kegiatan perikanan masih saja dianggap berisiko sehingga masih belum menarik perbankan nasional untuk membantu. Di sinilah peran pemerintah untuk terus meyakinkan lembaga perbankan agar dapat mendukung sektor KP.

Kedua, memacu peningkatan kualitas SDM nelayan, tidak semata pengetahuan, tetapi juga keterampilan serta kesehatan, baik fisik maupun mental. Ketiga, mengembangkan institusi ekonomi di masyarakat pesisir untuk menciptakan ketahanan ekonomi menghadapi dinamika perubahan luar. Di sinilah organisasi ekonomi di masyarakat pesisir mesti solid.
Keempat, memperkuat jaringan nelayan. Ada tiga hierarki jaringan; (a) intra-community, (b) inter-community, dan (c) supra-community. Jaringan dalam masyarakat (intra-community) dimaksudkan untuk mengonsolidasi kelompok nelayan yang selama ini beragam karena dibentuk oleh "proyek". Banyak kelompok nelayan dapat ditemukan di desa. Ada yang dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Koperasi, pemerintah daerah, atau LSM. Jaringan ini penting untuk integrasi sosial dan sebagai basis bagi kuatnya jaringan berikutnya.
Jaringan antarmasyarakat nelayan (inter-community) adalah dalam membangun kerja sama dan saling pengertian antarmasyarakat nelayan, khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya. Hal ini mengingat bahwa kegiatan perikanan adalah lintas wilayah administratif. Jaringan ini diarahkan untuk integrasi pengelolaan sumber daya. Ini penting untuk mengantisipasi konflik nelayan antardaerah.

Adapun jaringan luar masyarakat (supra-community) penting untuk integrasi ekonomi. Bagaimanapun, ekonomi masyarakat pesisir akan berkembang bila terintegrasi dengan lingkungan ekonomi di luarnya. Di sinilah kesempatan membangun kemitraan dengan swasta terbuka. Jadi, bisnis perikanan yang dibangun swasta bersifat ramah sosial.
Kelima, pemerintah mesti terus memberikan perlindungan hukum kepada nelayan yang selama ini dirugikan dalam berbagai kasus. Apalagi dengan kasus yang melibatkan modal besar. Keenam, berbagai program pemberdayaan seyogianya dilengkapi indikator keberhasilan. Tampaknya, saat ini belum tersedia data berapa nelayan yang miskin dan miskin sekali, dan bagaimana perubahan komposisi jumlah nelayan miskin setelah ada program pemberdayaan. Padahal, data ini sangat penting sebagai ukuran efektivitas program ini. Adanya data ini akan membantu program tepat sasaran.

Tentu, untuk itu, semua kerja sama lintas departemen dan DPR, keharmonisan dan keterpaduan antara program pemerintah dan masyarakat juga mesti terjadi. Inilah momentum bersama untuk membuktikan bahwa sektor KP memang bisa menyumbang terwujudnya kemakmuran bangsa. Momentum ini sangat berharga bagi SBY-Jusuf Kalla untuk membuat sejarah baru dalam pengembangan sektor KP karena bagaimanapun, sejarah politik KP selalu ada di tangan seorang presiden. Mari kita nantikan gebrakan kelautan ala SBY!
==========================
Disadur dari situs Kompas.com tanggal: Senin, 6 Desember 2004